APAAJA.NET – Undip Desak Pemerintah dan DPR Batalkan Kebijakan yang Perlebar Jurang Kesenjangan. Universitas Diponegoro (Undip) kembali menunjukkan perannya sebagai penjaga nurani bangsa. Pada Kamis (4/9/2025), ratusan civitas akademika berkumpul di Taman Inspirasi, Widya Puraya, Kampus Tembalang, Semarang, untuk menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait perkembangan politik dan sosial di Indonesia.
Acara ini berlangsung khidmat, dihadiri mahasiswa, jajaran rektorat, para dekan lintas fakultas, hingga guru besar. Dalam suasana penuh keprihatinan, Undip menegaskan penolakannya terhadap kebijakan pemerintah dan DPR yang dinilai memperlebar jurang kesenjangan sosial dan ekonomi.
Rektor Undip: Demokrasi Harus Dijaga dengan Bijak
Seruan Kemanusiaan
Rektor Undip, Prof. Suharnomo, menegaskan bahwa tragedi jatuhnya korban jiwa dalam aksi demonstrasi baru-baru ini menjadi cermin rapuhnya demokrasi.
“Sebagai perguruan tinggi, kami memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nurani publik. Suara ini bukan sekadar suara akademisi, tetapi panggilan hati untuk menyalakan lentera kemanusiaan di tengah kegelapan,” tegasnya.
Baca Juga: Meneladani Kepemimpinan Profetik Rasulullah SAW: Hikmah Maulid untuk Umat di Era Modern
Belasungkawa untuk Korban
Undip juga menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban. Menurut mereka, kehilangan nyawa bukan hanya duka pribadi, melainkan luka bagi seluruh bangsa.
Kritik Tajam: Pemerintah dan DPR Diminta Batalkan Kebijakan
Kebijakan yang Timbulkan Kesenjangan
Dalam pernyataannya, Undip mendesak pemerintah dan DPR untuk membatalkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Kebijakan tersebut dianggap lebih menguntungkan kelompok oligarki dan elit politik, sehingga mengikis rasa keadilan sosial.
Seruan untuk Transparansi dan Akuntabilitas
Undip menekankan agar pemerintah bersikap terbuka, transparan, dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan. Dengan begitu, demokrasi dapat berjalan sehat dan kepercayaan publik kembali pulih.
Aparat Diminta Humanis, Bukan Represif
Undip juga memberikan pesan khusus kepada aparat kepolisian dan penegak hukum. Mereka diminta untuk mengedepankan pendekatan persuasif, dialogis, dan humanis, bukan represif.
Menurut Undip, aparat adalah pengayom rakyat, bukan alat represi. Pendekatan represif hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan, sementara sikap empatik justru memperkuat kehormatan institusi penegak hukum.
Baca Juga: Abaikan Service Motor? Siap-Siap Mesin Cepat Rusak dan Biaya Perbaikan Membengkak!
Mahasiswa Bicara: Undip Siap Jadi Pengingat Bangsa
Suara BEM Undip
Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq, menegaskan bahwa universitas lain juga perlu menyampaikan sikap resmi terhadap kondisi bangsa saat ini.
“Suara kampus adalah pengingat penting bagi pemerintah dan DPR,” katanya. Ia bahkan menyinggung tuntutan ‘17 plus 8’ yang masih dalam tahap konsolidasi mahasiswa.
Siap Turun ke Jalan Lagi
Jika diperlukan, Aufa menegaskan, mahasiswa Undip siap kembali turun ke jalan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.
Undip Jadi Lentera Demokrasi
Suara tegas Universitas Diponegoro ini menunjukkan bahwa kampus bukan hanya pusat ilmu, tetapi juga penjaga moral dan demokrasi bangsa. Dengan mendesak pemerintah dan DPR membatalkan kebijakan yang merugikan rakyat, Undip kembali menegaskan perannya sebagai bagian penting dari perjuangan keadilan sosial di Indonesia.***
apaadminaja