APAAJA.NET – Penghentian Operasional Dapur MBG di Kalibata, Operasional Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) di Kalibata, Jakarta Selatan, terhenti sejak akhir Maret 2025. Penyebabnya adalah belum dibayarnya dana sebesar hampir Rp 1 miliar yang seharusnya diterima oleh pengelola, Ira Mesra, dari Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) . Meskipun telah menyuplai 65.025 porsi makan bergizi sejak Februari 2025, Dapur MBG terpaksa berhenti beroperasi karena pihak pengelola harus menanggung beban biaya tanpa adanya pembayaran yang diterima.
BGN Sudah Melakukan Pembayaran, Namun Masalah Ada di MBN
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) , Dadan Hindayana , menjelaskan bahwa gagal memenuhi kewajiban mereka dalam pelaksanaan program MBG. Pembayaran telah dilakukan melalui rekening virtual yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, yang menjadi masalah adalah penyaluran dana dari Yayasan MBN ke pihak pengelola, Ira Mesra. Dadan menyatakan bahwa mereka sedang melakukan evaluasi mendalam terkait pengelolaan dana ini.
Baca Juga: Tanggal Merah April 2025: Libur Nasional dan Cuti Bersama
Komitmen BGN untuk Memperbaiki Program Tata Kelola MBG
Dadan Hindayana menegaskan bahwa BGN berkomitmen untuk lebih menyelaraskan dalam memilih mitra pelaksana program MBG di masa depan. Evaluasi ini bertujuan agar operasional Dapur MBG dapat berjalan lebih lancar dan tetap mendapatkan kepercayaan masyarakat. Dengan evaluasi yang tepat, diharapkan operasional Dapur MBG tidak terhenti
Dampak Terhadap Kepercayaan Publik dan Program Sosial Pemerintah
Baca Juga: Wajib Tahu! Cara Cetak Kartu Ujian PPPK Tahap 2 2025 dan Jadwal Lengkap Seleksinya
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah , mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap program MBG bisa menurun jika masalah seperti ini terus berlanjut. Ia menilai bahwa masalah ini hanya sebagian kecil dari persoalan besar terkait pengelolaan dana bantuan sosial. Trubus mendesak agar dilakukan penyelidikan menyeluruh terkait penyelewengan dalam program MBG. Jika pengawasan dan tata kelola program tidak diperbaiki, resistensi masyarakat terhadap program bantuan sosial pemerintah dapat meningkat.
Ali Arifin