APAAJA.NET – Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB Undip) menjadi tuan rumah Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Acara berlangsung pada Kamis, 17 April 2025, di Ruang Sidang Dekanat FEB Undip, Semarang.
FGD ini membahas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta pertimbangan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai bagian dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Rektor Undip: Siap Dukung Kebijakan Pembangunan Ekonomi
Rektor Undip, Prof. Dr. Suharnomo, SE., M.Si., membuka acara dengan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Undip. Ia menegaskan bahwa Undip tidak hanya ingin menjadi pengamat pembangunan. “Kami ingin inline dengan DPD RI. Kajian akademik Undip harus memberi kontribusi nyata bagi kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi yang inklusif,” ujarnya.
Prof. Suharnomo menekankan pentingnya sinergi antara akademisi, pemerintah, dan lembaga negara dalam menyusun kebijakan yang berdampak luas.
Jawa Tengah Dinilai Strategis untuk Pusat Diskusi Pembangunan
Sujarwanto, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Jawa Tengah, mewakili Gubernur dalam acara tersebut. Ia mengatakan bahwa Jawa Tengah punya peran strategis dalam perekonomian nasional.
Wilayah ini berada di antara dua pusat ekonomi besar, yaitu Jakarta dan Surabaya. Jawa Tengah juga memiliki infrastruktur kuat serta sektor unggulan seperti pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata. “DPD RI penting dalam mendukung pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur, dan pengalokasian anggaran untuk mendorong kesetaraan pembangunan,” tambah Sujarwanto.
Baca Juga: Indonesia Tegaskan Tak Impor Produk dari Israel, Ini Penjelasan Pemerintah
DPD RI Tekankan Kolaborasi untuk RAPBN yang Inklusif
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menyatakan bahwa DPD RI memiliki peran penting dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan fiskal pemerintah pusat. “FGD seperti ini penting agar masukan dari daerah bisa masuk dalam penyusunan RAPBN. Kami ingin RAPBN 2026 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Mawardi, menjelaskan bahwa FGD kali ini dilaksanakan serentak di dua lokasi: Undip di Semarang dan Universitas Andalas di Sumatera Barat.
Langkah ini menunjukkan semangat DPD RI untuk mendengar suara dari berbagai daerah, dan memperkuat peran akademisi dalam proses perumusan kebijakan nasional.
Baca Juga:UGM Siap Hadirkan Bukti Akademik Jokowi di Pengadilan, Ini Penjelasan Lengkapnya
Penunjukan Undip sebagai tuan rumah FGD DPD RI merupakan bentuk pengakuan terhadap peran aktif perguruan tinggi dalam pembangunan nasional. Melalui kolaborasi antara DPD RI, pemerintah daerah, dan akademisi, diharapkan RAPBN 2026 dapat disusun dengan lebih baik dan inklusif.
Undip membuktikan diri sebagai mitra strategis dalam menghasilkan kebijakan yang berdampak luas dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.***
Dhimas Raditya