APAAJA.NET – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto yang menyasar kebutuhan gizi jutaan anak sekolah di Indonesia. Namun baru-baru ini, program ini mendapat sorotan tajam setelah mencuatnya dugaan penggelapan dana oleh salah satu yayasan mitra pelaksana.
Kasus ini menjadi ujian nyata bagi integritas program sosial pemerintah. Tapi, respons cepat dan tegas dari Presiden Prabowo menunjukkan bahwa setiap sen uang rakyat adalah amanah yang tidak bisa dinegosiasikan.
Skandal Dana Makan Bergizi Gratis Kalibata: Kronologi Singkat
Laporan resmi telah diajukan oleh Ira Mesra Destiawati, pemilik katering Mitra Dapur, terhadap yayasan MBG berinisial MBN atas dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000. Berikut rangkaian kronologinya:
-
Februari–Maret 2025: Kontrak suplai 65.025 porsi makanan disepakati dengan harga Rp15.000/porsi.
-
Maret 2025: Harga sepihak diturunkan menjadi Rp13.000 oleh yayasan, memicu keretakan kerja sama.
-
8 April 2025: Laporan polisi dilayangkan oleh kuasa hukum Mitra Dapur.
-
Pekan Ini: Lima saksi fakta dan satu ahli pidana dijadwalkan diperiksa.
Yang mengejutkan, dapur MBG Kalibata tetap beroperasi menggunakan dana pribadi dari Mitra Dapur sebagai bentuk komitmen terhadap program.
Baca Juga: Reaktivasi Jalur Rel di Jawa Barat: Harapan Besar atau Sekadar Omon-Omon Belaka?
Presiden Prabowo: Komitmen Tegas untuk Rakyat
Dalam pernyataannya di Istana Merdeka pada 22 April 2025, Presiden Prabowo dengan tegas menyampaikan: “Setiap sen uang rakyat akan kita jaga.”
Pernyataan ini tak hanya bentuk klarifikasi, tetapi juga sinyal kuat bahwa transparansi dan pengawasan akan diperketat. Bahkan dalam pertemuan bilateral dengan Wakil PM Malaysia, Prabowo masih menyempatkan diri menanyakan perkembangan kasus tersebut kepada media.
Respons Pemerintah: Transparansi & Penegakan Hukum
Kasus ini menjadi alarm dini bahwa program sosial sebaik apa pun tetap bisa diselewengkan jika tidak diawasi dengan ketat. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah langkah cepat:
1. Audit Menyeluruh
Kementerian terkait akan melakukan audit terhadap seluruh rantai pasok MBG, termasuk verifikasi porsi, kualitas nutrisi, dan harga.
2. Penegakan Hukum Tanpa Kompromi
Jika ditemukan bukti kuat, status hukum kasus bisa naik ke tahap penetapan tersangka, dan pengembalian dana akan diprioritaskan.
3. Penguatan Mekanisme Pembayaran
Pemerintah akan mempercepat digitalisasi pembayaran dan kontrak berbasis kinerja (output-based contract) untuk menutup celah manipulasi harga.
4. Komunikasi Publik Terbuka
Pembaruan dari pihak Polres Metro Jakarta Selatan dan Kementerian Sosial menjadi penting agar masyarakat tidak berspekulasi liar.
Baca Juga: CPNS 2025: Lulusan S1 Pendidikan Bisa Daftar Tanpa Harus Jadi Guru
Preseden Penting bagi Program Sosial Nasional
Langkah hukum yang diambil oleh Mitra Dapur dianggap sebagai preseden penting dalam pengelolaan program bantuan pemerintah. Tanpa toleransi terhadap penyelewengan, kepercayaan publik terhadap program seperti Makan Bergizi Gratis akan tetap terjaga.
Pakar kebijakan publik menyebut hal ini sebagai pengingat keras bahwa efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh ide dan pelaksanaan, tapi juga integritas manajemen dana.
Integritas Dana Publik adalah Harga Mati
Kasus MBG Kalibata menjadi pelajaran penting bagi seluruh pengelola program sosial di Indonesia. Pemerintah harus dan akan tegas. Presiden Prabowo telah menetapkan standar bahwa tidak ada ruang untuk penyalahgunaan dana rakyat, sekecil apa pun itu.
Dengan transparansi, audit, penegakan hukum, dan sistem digital yang kuat, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tetap dapat memberikan manfaat besar bagi masa depan anak-anak Indonesia—tanpa dinodai oleh korupsi atau kelalaian administratif.***
Dhimas Raditya