APAAJA.NET – Pemkab Purbalingga terus memperkuat langkah percepatan penurunan stunting melalui pendekatan kolaboratif dan inovatif lintas sektor. Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam kegiatan Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting yang digelar oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Rabu (28/5/2025) secara daring.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Bapelitbangda Purbalingga, Rida Kusumawati, memaparkan bahwa prevalensi stunting di Purbalingga tahun 2024 tercatat sebesar 11,67 persen. Capaian ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meski tantangan masih ada, terutama dalam pemberian ASI eksklusif.
Tantangan ASI Eksklusif dan Dukungan Dunia Usaha
Cakupan ASI eksklusif di Purbalingga baru mencapai 77,50 persen. Rida menyoroti faktor utama penyebabnya, yakni banyaknya perempuan bekerja di sektor industri yang belum seluruhnya mendapatkan dukungan perusahaan terkait pemberian ASI eksklusif.
“Sebagai solusi, kami membentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di Purbalingga. APSAI diharapkan menjadi mitra strategis dalam membangun lingkungan kerja yang ramah ibu dan anak,” ujar Rida.
Baca Juga: Meet Night Boldershood Purbalingga: Bupati dan Wabup Gas Bareng Komunitas BMTC dalam Rolling
Akses Air Layak dan Program Inovatif “Ngapake Bangga”
Dari sisi layanan dasar, akses terhadap air minum layak dan sanitasi telah mencapai 96,07 persen pada tahun 2024. Hal ini menjadi modal penting dalam mempercepat penurunan angka stunting yang terintegrasi dengan berbagai sektor.
Kepala Dinas Kesehatan Purbalingga, Jusi Febrianto, yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Dinsosdaldukkbp3a, memaparkan salah satu inovasi unggulan daerah, yakni program Ngapake Bangga (Nganggo Alat Pantau Sistem Kinerja Intervensi Spesifik Stunting Purbalingga). Program ini memperkuat koordinasi dan efektivitas intervensi penanganan stunting berbasis data.
“Program ini membantu kami memonitor dengan lebih terukur semua langkah intervensi stunting yang dilakukan. Ini mendukung prinsip evidence-based policy yang kami terapkan,” jelas Jusi.
Layanan KB Pasca Persalinan untuk Keberlanjutan Kesehatan Ibu dan Anak
Upaya lain yang menjadi bagian strategi konvergensi adalah penguatan layanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan. Jusi menekankan bahwa semua ibu peserta Universal Health Coverage (UHC) diwajibkan menggunakan metode KB sebelum meninggalkan fasilitas kesehatan.
“Langkah ini merupakan bentuk kepedulian pada kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan. Kami ingin memastikan tidak hanya angka stunting yang turun, tapi kualitas hidup keluarga juga meningkat,” ungkapnya.
Baca Juga: Pemkab Purbalingga Gandeng Bro Ron Awasi Transparansi Dana PIP di Sekolah 2025
Momentum Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor
Tim penilai kegiatan konvergensi stunting dipimpin oleh Yuli Arsianto dari DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Penilaian ini menjadi ajang evaluasi sekaligus penguatan sinergi lintas sektor di Kabupaten Purbalingga untuk terus bergerak maju dalam mengatasi persoalan stunting secara komprehensif.
Dengan keberadaan APSAI, program Ngapake Bangga, serta kebijakan layanan KB pasca persalinan, Pemkab Purbalingga menunjukkan bahwa inovasi dan kolaborasi adalah kunci dalam menurunkan angka stunting secara berkelanjutan.***
Dhimas Raditya