APAAJA.NET – Pemerintah Kabupaten Purbalingga kembali menunjukkan komitmen dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani, secara resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD, Kamis (26/6/2025).
Penyerahan Raperda dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga dan telah disertai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil audit tersebut, Purbalingga kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-9 kalinya secara berturut-turut.
Transparansi Anggaran dan Kinerja Keuangan 2024
Wabup Dimas menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD atas kerja keras yang konsisten dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang profesional.
“Purbalingga berhasil mempertahankan opini WTP, bahkan di tengah masa transisi kepemimpinan. Ini menjadi bukti bahwa integritas dan transparansi menjadi fondasi utama pengelolaan anggaran daerah,” ujar Wabup Dimas.
Dalam laporannya, ia memaparkan realisasi pendapatan daerah 2024 mencapai Rp 2,108 triliun atau 99,98% dari target. Rinciannya:
Baca Juga: Bupati Purbalingga Pastikan Perbaikan Jalan ke Situ Tirta Marta dan Owabong Rampung 2025
-
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 353,38 miliar (105,90% dari target)
-
Pendapatan Transfer: Rp 1,75 triliun (98,93%)
-
Pendapatan Lain-lain yang Sah: Rp 810,5 juta (44,04%)
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp 2,164 triliun atau 97,52% dari pagu anggaran, mencakup belanja operasi, modal, tidak terduga, dan transfer.
SILPA 2024 Turun, Tapi Masih Terkelola Baik
Pembiayaan bersih tahun 2024 tercatat sebesar Rp 111,74 miliar, bersumber dari:
-
Penerimaan pembiayaan: Rp 112,78 miliar (termasuk SiLPA tahun sebelumnya Rp 106,66 miliar dan dana cadangan Rp 6,11 miliar)
-
Pengeluaran pembiayaan: Rp 1,03 miliar (termasuk penyertaan modal ke PT BPRS Buana Mitra Perwira dan jasa giro dana cadangan)
Dari keseluruhan realisasi itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 tercatat Rp 55,70 miliar, menurun hampir 50% dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca Juga: Libur Idul Adha 2025, Bupati Purbalingga Blusukan ke Destinasi Wisata untuk Dorong Ekonomi Lokal
“Dari jumlah itu, Rp 22,6 miliar merupakan SILPA terikat dan Rp 33,1 miliar adalah SILPA bebas. Bahkan Rp 15 miliar telah dialokasikan dalam APBD Murni 2025,” jelas Wabup Dimas.
Komitmen Berkelanjutan Menuju Tata Kelola Keuangan yang Lebih Baik
Perolehan opini WTP dari BPK untuk ke-9 kalinya berturut-turut menjadi pencapaian penting Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Tak hanya sebagai indikator kinerja, tapi juga sebagai bukti nyata komitmen Pemkab dalam menjaga akuntabilitas publik dan pengelolaan anggaran yang profesional.
Penyerahan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 ke DPRD menjadi bagian dari siklus anggaran yang sehat dan transparan, sejalan dengan visi menuju pemerintahan yang lebih baik dan berdampak langsung bagi masyarakat.***
apaadminaja