APAAJA.NET – ERP Jakarta: Politik atau Solusi? Jakarta siap menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) sebagai solusi jitu untuk mengatasi kemacetan parah dan mengubah wajah kota dari “kota kendaraan” menjadi “kota kehidupan”. Namun, ternyata arahan politik menjadi penentu utama—persis seperti kisah seru di New York City (NYC) soal congestion pricing.
Pelajaran NYC – Politik Bisa Gagalkan ERP
Perjalanan panjang “congestion pricing” di NYC dimulai dari pemerintahan Bloomberg, berlanjut saat de Blasio, dan akhirnya diresmikan oleh Gubernur Hochul pada Januari 2025. Meski data awal menunjukkan penurunan 70.000 kendaraan harian, peningkatan kecepatan, dan pendapatan sebesar US $500 juta per tahun, program ini diguncang ancaman pemblokiran oleh Pemerintahan Trump karena alasan politis dan ekonomi kelas pekerja (The Guardian).
Pendanaan federal sempat dibekukan, bahkan MTA terpaksa menggugat pemerintah AS bersama Gubernur Hochul dan Walikota Adams agar kebijakan tetap berjalan .
Meskipun berbasis data dan hasil nyata, kebijakan transportasi sekelas ERP tetap rentan terhadap intrik politik.
Baca Juga: OPPO K13 Turbo Pro Resmi Meluncur 21 Juli—Gamer Mid-Range Wajib Sadap!
Progres ERP Jakarta – Siap, Tapi Harus Cermat Politiknya
Sejak 2007 Menuju Realita
Diskusi ERP Jakarta dimulai sejak 2007, diatur dalam Perda No. 5/2014, lalu diuji coba 2016—tak urung menghadapi gugatan hukum dan sempat terhenti sampai Mahkamah Agung menguatkannya pada 2021 . Pemerintah provinsi kini sedang menyelesaikan Raperda ERP, untuk menutup multi-gangguan sosial dan hukum.
Tarif & Wilayah yang Akan Ditagih
Draft Raperda merekomendasikan tariff antara Rp 5.000–19.000 per kendaraan, berlaku setiap hari 05.00–22.00 di 25 ruas jalan utama Jakarta (ANTARA News). Termasuk Thamrin, Sudirman, Fatmawati, Gatot Subroto, serta kanal-kanal kawasan pusat kota.
Baca Juga: Resep Ayam Betutu Chef Rudy: Pedas & Gurih yang Bikin Ketagihan!
Mengapa ERP Bukan Sekedar Retribusi?
Menurut ITDP dan CLC Singapore, ERP harus dilihat sebagai alat TDM (Transportation Demand Management)—bukan jebakan pajak. Harus diimbangi dengan pilihan transportasi publik berkualitas dan infrastruktur jalan bypass. Komunikasi publik yang jujur tentang tujuan sosial dan lingkungan sangat penting untuk penerimaan masyarakat (ANTARA News).
Tantangan Politik & Sosial di Jakarta
Pendapat mirip muncul juga di Jakarta—“public transport tidak hanya soal menyediakan moda, tapi juga membatasi dominasi kendaraan pribadi,” kata pengamat Akbar (kompas.id). Namun muncul resistensi terkait persepsi adanya diskriminasi biaya dan pemantauan data, seperti studi Road Pricing di kota lain termasuk London, Stockholm, maupun Milan mengungkapkan hal yang serupa (ITDP).
Simpul Akhir – Politik Menentukan Nasib ERP
ERP Jakarta: Politik atau Solusi? ERP Jakarta punya potensi nyata mengubah wajah kota: mengurangi kemacetan, meningkatkan kualitas hidup, dan menyediakan dana pembangunan transportasi publik. Namun politik bisa jadi pisau bermata dua—cukup untuk menunda bahkan membatalkan program ini, seperti yang terjadi di NYC.***
apaadminaja