APAAJA.NET – Arah baru pembangunan Purbalingga 2026? Purbalingga membuat gebrakan penting setelah Rapat Paripurna DPRD pada Kamis, 17 Juli 2025—Plt. Bupati Dimas Prasetyahani dan legislatif resmi menyetujui revisi APBD 2025 dan menetapkan kebijakan anggaran 2026 sebagai tunas pembangunan baru.
Paripurna Panas di DPRD – Raperda Disampaikan & Disepakati
Pada rapat paripurna tersebut, Ketua DPRD H.R. Bambang Irawan memimpin penandatanganan Nota Kesepakatan KUA‑PPAS 2025, sekaligus menjadi momen penting penyampaian Raperda perubahan APBD 2025 dan Rancangan KUA‑PPAS 2026 (Suara Merdeka Purbalingga, Pemerintah Kabupaten Purbalingga). Hadir sejumlah pejabat, mulai dari Sekda hingga Pimpinan OPD, serta delegasi BUMN/BUMD.
Fokus APBD 2025 – Penyesuaian Anggaran & Solusi Fiskal
Baca Juga: Cuaca untuk Purwo Rejo, Indonesia
Pendapatan & Belanja Disesuaikan
Plt. Bupati Dimas mengungkapkan perubahan target anggaran:
- Pendapatan daerah ditata ulang menjadi Rp 2,09 triliun, sedikit turun dari angka awal—minus 0,27% (Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Berita Jogja – Lebih Istimewa).
- Belanja daerah naik menjadi Rp 2,14 triliun, meningkat ±1,67%.
Prioritas Belanja – Infrastruktur dan SDM
Perubahan ini untuk menjawab dinamika kebutuhan daerah: pembangunan infrastruktur konektivitas, penguatan UMKM, modernisasi pertanian, peningkatan edukasi & kesehatan, serta digitalisasi layanan publik (Pemerintah Kabupaten Purbalingga).
Peta Anggaran 2026 – Target Smart & Terukur
Proyeksi Pendapatan & Belanja
Untuk 2026, pendapatan daerah naik menjadi Rp 2,169 triliun, termasuk PAD meningkat Rp 51,9 miliar menjadi Rp 452,3 miliar (Pemerintah Kabupaten Purbalingga).
Belanja diproyeksikan Rp 2,182 triliun dengan rincian:
- Operasional: Rp 1,710 triliun
- Belanja modal: Rp 54,3 miliar
- Tak terduga: Rp 2 miliar
- Transfer: Rp 413,3 miliar (Pemerintah Kabupaten Purbalingga)
Defisit & Pembiayaan
Defisit Rp 13,4 miliar akan ditutup melalui SILPA 2025 dan penyertaan modal daerah, menjaga kelancaran proyek pembangunan.
Target Makro & Sasaran Pembangunan
Pemerintah daerah mencanangkan rangka pencapaian di 2026:
- Pertumbuhan Ekonomi: 5,3–5,7%
- Tingkat Kemiskinan: diturunkan ke 11,86–12,86%
- Pengangguran Terbuka: 4,5–4,79%
- Inflasi: dijaga 1–3%
- IPM: naik ke 71,96 (Pemerintah Kabupaten Purbalingga).
Strategi ini dikombinasikan dengan optimalisasi PAD, peningkatan efisiensi belanja, dan sinergi anggaran pusat–daerah.
Rapat paripurna 17 Juli 2025 menjadi tonggak penting:
- Penandatanganan KUA‑PPAS 2025
- Penyerahan Raperda perubahan APBD 2025 & Rancangan KUA‑PPAS 2026
Plt. Bupati Dimas berharap proses legislatif selanjutnya berjalan cepat dan hasil keputusan bisa segera disahkan untuk mendukung percepatan alokasi anggaran demi masyarakat. Arah baru pembangunan Purbalingga 2026 ini sangat membantu bukan?.***
apaadminaja