Apaaja.net – Akibat dari munculnya video yang menunjukkan “ulah”para WNA (Warga Negara Asing) di Jepang yang mengganggu keamanan dan kenyamanan, Pemerintah Jepang membentuk badan administrasi khusus yang bertugas untuk mengontrol perilaku WNA yang berulah di Jepang.
Kebijakan ini tentu muncul bukan tanpa sebab, langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya jumlah WNA yang berulah di Jepang dalam beberapa tahun terakhir, sehingga hal tersebut sudah menjadi isu nasional di negara tersebut.
The Japan Times juga telah memberitakan bahwa badan administrasi khusus akan bertugas sebagai menara kontrol lintas lembaya yang mengurusi masalah kriminal warga negara asing, seperti tindak kejahatan dan penyelewengan di bidang pariwisata.
Yang perlu diketahui, Pemerintah Jepang sudah lama mempertahankan homogenitas penduduk melalui regulasi (undang-undang) imigrasi yang ketat. Namun, Demi memenuhi kebutuhan tenaga kerja, Pemerintah Jepang melonggarkan regulasi, sebab jumlah penduduk di negara tersebut cenderung menyusut dan menua.
Kriminalitas WNA di Jepang
Angka kriminalitas sebab ulah dari warga asing yang ada di Jepang cenderung meningkat seiring bertambah masuknya warga asing. Badan administrasi khusus dibentuk setelah sekelompok anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal (LDP) mengusulkan langkah-langkah untuk mewujudkan masyarakat yang hidup berdampingan secara tertib dan harmonis dengan warga negara asing.
Beberapa langkah itu salah satunya menerapkan syarat yang lebih ketat bagi warga negara asing yang beralih ke SIM Jepang dan hendak membeli properti real esetate.
Baca Juga: Resep Nasi Kari Jepang Rumahan yang Enak dan Praktis: Siap dalam 30 Menit Saja!
Shigeru Ishiba selaku Perdana Menteri Jepang menuturkan, kejahatan dan perilaku tidak tertib yang dilakukan oleh beberapa warga negara asing, serta penyalahgunaan berbagai sistem administrasi, telah menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat Jepang.
Kekhawatiran atas masuknya warga negara asing, baik yang sementara maupun permanen, telah berdampak pada pemilih di Negara Jepang.
Buktinya dengan adanya lonjakan pesat dalam popularitas partai populis kecil Sanseito yang menganjurkan agenda “Japanese First”.
Dalam jajak pendapat publik, rupanya menunjukkan LDP dan mitra koalisi juniornya, Komeito berada dalam bahaya kehilangan mayoritas mereka dalam pemilihan Majelis Tinggi Minggu mendatang.
Di sisi lain, Naoki Hyakuta selaku pemimpin Partai Konservatif Jepang menuturkan dalam kampanyenya pada 5 Juli 2025 lalu, bahwa warga negara asing tidak menaruh hormat kepada budaya Jepang.
Dilansir dari SCMP, “Mereka tidak menghormati budaya Jepang, mengabaikan peraturan, menyerang orang Jepang dan mencuri barang-barang mereka,” tegas Naoki.
Hal yang menyebabkan ketidaknyamanan itulah yang menjadi latar belakang pembentukan badan administrasi khusus yang menangani permasalahan WNA yang berulah di Jepang.
apaadminaja