APAAJA.NET – PBB Mendesak Pemerintah RI Usut Tuntas Tewasnya Demonstran, Dunia Soroti Pelanggaran HAM? Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mendesak pemerintah Indonesia melakukan penyelidikan terbuka dan menyeluruh atas insiden tewasnya demonstran dalam aksi besar pada Agustus 2025.
Berdasarkan laporan resmi Komnas HAM yang disampaikan ke PBB, sedikitnya 10 orang meninggal dunia akibat bentrok antara aparat keamanan dan massa di berbagai daerah, termasuk Jakarta, Tangerang, Solo, Yogyakarta, Makassar, hingga Manokwari.
Pernyataan Resmi OHCHR
Juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, menyampaikan keprihatinan internasional terhadap penggunaan kekuatan aparat selama aksi protes.
Baca Juga: Inilah Khasiat Dua Telur Rebus untuk Sarapan yang Jarang Diketahui
“Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional,” tegas Ravina melalui rekaman video kepada CNN Indonesia, Senin (1/9).
Ia menambahkan bahwa aparat Indonesia, termasuk polisi dan TNI, wajib menghormati hak masyarakat untuk berkumpul secara damai dan menyampaikan pendapat tanpa kekerasan.
Respons Pemerintah Indonesia
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa Presiden telah memerintahkan investigasi menyeluruh terhadap dugaan tindakan aparat yang berlebihan.
“Presiden sudah mengarahkan, kalau ada tindakan yang melampaui kewenangan, itu harus diperiksa,” jelas Hasan di Kantor Kemendagri, Selasa (2/9).
Ia menambahkan bahwa aparat kepolisian saat ini tengah menjalankan instruksi presiden tersebut.
Baca Juga: Ketika Halte Terbakar, Apa yang Sebenarnya Terbakar? Jejak Kekerasan di Ruang Publik
Kronologi Singkat Demonstrasi
- 25–31 Agustus 2025: Gelombang demonstrasi terkait gaji tunjangan DPR RI terjadi di berbagai daerah.
- 28 Agustus 2025: Seorang driver ojek online, Affan Kurniawan, tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta.
- Data Komnas HAM terbaru: 10 korban jiwa tercatat di beberapa wilayah akibat bentrokan massa dan aparat.
Sorotan Internasional dan Tuntutan Transparansi
PBB menekankan pentingnya penyelidikan yang dapat dipantau publik untuk memastikan keadilan bagi para korban. Hal ini sekaligus menjadi ujian bagi Indonesia dalam menjaga citra demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di mata dunia.
Kasus tewasnya demonstran dalam aksi protes Agustus 2025 kini menjadi sorotan internasional. Desakan PBB agar pemerintah RI mengusut tuntas kasus ini menegaskan pentingnya transparansi, keadilan, serta perlindungan hak warga negara dalam menyampaikan aspirasi.
Apabila penyelidikan dilakukan dengan terbuka, Indonesia dapat membuktikan komitmennya sebagai negara demokratis yang menjunjung tinggi HAM dan kebebasan sipil.***
apaadminaja