APAAJA.NET – Program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tengah menjadi sorotan publik. Sebuah laporan dugaan penggelapan dana hampir Rp1 miliar di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan, mengguncang pelaksanaannya. Namun di tengah badai, Presiden menunjukkan sikap tegas: program tetap berjalan, setiap rupiah uang rakyat harus dijaga.
Laporan Resmi dan Dugaan Penyelewengan Dana
Kasus ini mencuat setelah Ira Mesra Destiawati, pemilik Mitra Dapur, melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan tercatat dengan nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA.
Masalah berawal dari perubahan harga sepihak dalam distribusi makanan dari Rp15.000 menjadi Rp13.000 per porsi, yang berujung pada dugaan penggelapan dana senilai Rp975.375.000. “Pelaporan ini bukan hanya untuk mencari keadilan, tapi juga efek jera bagi pelaksana program serupa di seluruh Indonesia,” kata Danna Harly, kuasa hukum Ira.
Respons Tegas Presiden Prabowo Terhadap Program Makan Bergizi Gratis
Saat dikonfirmasi usai pertemuan kenegaraan dengan Wakil PM Malaysia, Presiden Prabowo menyatakan dengan lantang: “Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga.”
Pernyataan ini tidak hanya menegaskan komitmen terhadap akuntabilitas, tetapi juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan tidak akan menoleransi penyelewengan dana publik, sekecil apapun itu.
Presiden bahkan meminta klarifikasi langsung dari media, menunjukkan bahwa transparansi menjadi prinsip utama dalam pemerintahannya.
Proses Hukum Berjalan, Tidak Ada Niat Damai
Laporan ini diproses serius. Pihak pelapor telah memberikan bukti dan menghadirkan lima saksi dan satu ahli pidana. Hingga saat ini, pemeriksaan berjalan intensif dengan hampir 50 pertanyaan diajukan kepada pelapor dan kuasa hukumnya.
Tidak ada upaya damai. Pelapor ingin kasus ini menjadi contoh nasional agar pengelolaan dana publik ke depan menjadi lebih bersih.
Dapur MBG Kalibata Kembali Beroperasi, Meski Terbatas
Menariknya, meskipun terjerat polemik hukum, Dapur MBG Kalibata kembali beroperasi sejak 17 April 2025. Operasional dilakukan secara terbatas dan menggunakan dana pribadi Mitra Dapur, menunjukkan komitmen untuk tetap melayani masyarakat.
Rekomendasi untuk Pemerintah dan Publik
Pakar kebijakan sosial menyarankan langkah strategis untuk mencegah kejadian serupa:
-
Audit menyeluruh terhadap pelaksana Program MBG se-Indonesia.
-
Perbaiki mekanisme kerja sama, agar perubahan harga tidak dilakukan sepihak.
-
Digitalisasi transaksi, agar jejak keuangan tercatat jelas.
-
Libatkan masyarakat dalam pengawasan, termasuk pelaporan indikasi penyimpangan.
-
Transparansi dalam penyidikan, untuk menjaga kepercayaan publik.
Baca Juga: Kebumen Tanam 1.000 Bibit Matoa untuk Dukung Gerakan Nasional dan Jaga Kerukunan Antarumat
Kasus ini adalah pengingat keras bahwa bahkan program dengan niat mulia seperti Makan Bergizi Gratis tak kebal dari potensi penyalahgunaan. Namun, ketegasan Presiden Prabowo dalam menegakkan prinsip keadilan dan transparansi menjadi pondasi kuat agar program ini tetap menjadi solusi nyata bagi anak-anak Indonesia.
Dengan pengawasan ketat dan proses hukum yang berjalan, program ini diharapkan terus berkembang tanpa bayang-bayang kepentingan pribadi.***
Dhimas Raditya