
APAAJA.NET – Pengakuan sopir truk ODOL? diskusi terbuka antara sopir truk angkutan barang dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Selasa, 24 Juni 2025, mengungkap kisah pilu yang masih membayangi sektor logistik nasional. Dalam forum yang digelar di Kantor Pusat Kemenhub tersebut, para sopir truk baik dari armada over dimension over load (ODOL) maupun non-ODOL secara terbuka mengungkap praktik pungutan liar (pungli) yang terus terjadi di lapangan.
Baca Juga: Aldy Musfiq Juara Bebek 2T 116 Expert Superprix 2025 Surabaya, Motor F1ZR Full Part MCR!
Dilansir dari Portal Pekalongan, menurut Djoko Setijowarno, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), para sopir menyampaikan bahwa mereka kerap menjadi korban pungli oleh oknum preman dan aparat. Salah satu jalur paling rawan adalah Tol Cikampek hingga Pasar Induk Kramat Jati. Di jalur ini, sopir truk bisa dipalak hingga Rp200 ribu hanya untuk melanjutkan perjalanan tanpa hambatan.
Pungli di Tol dan Rest Area: Dari PJR hingga Satpam
Salah satu bentuk pungli yang paling sering dialami adalah ketika truk berhenti di bahu jalan tol atau rest area. Djoko menyebut bahwa menurut komunitas sopir truk, pungli dilakukan oleh oknum anggota Patroli Jalan Raya (PJR) dan satpam rest area. Bahkan, praktik ini sudah dilaporkan ke pihak Direksi namun belum juga ada penyelesaian konkret.
Ada juga laporan dari pengusaha angkutan bahwa sopir harus membayar Rp100 ribu untuk membuka portal menuju gudang di daerah Tanjung Priok. Uang itu disebut sebagai “biaya masuk kampung” dengan bukti stempel RT setempat. Sementara itu, sopir truk sayuran dari Garut menuju Pasar Kramat Jati harus melewati 5–6 titik pungli yang totalnya mencapai Rp175 ribu.
Biaya Logistik Bengkak hingga Rp150 Juta per Tahun
Dampak dari praktik pungli ini sangat terasa pada beban ongkos logistik. Djoko memperkirakan pungli menyumbang 15–20 persen dari total ongkos angkut barang di Indonesia. Bahkan menurut data dari Asosiasi Pengusaha Angkutan Barang, pengusaha truk harus mengeluarkan biaya Rp120 juta hingga Rp150 juta per tahun hanya untuk pungli.
Jika dirata-rata, tiap bulan mereka harus merogoh kocek Rp10 juta hingga Rp12 juta. Ini mencakup semua tahapan dari pengangkutan hingga bongkar muat barang. Tak heran jika ongkos logistik di Indonesia jauh lebih tinggi dibanding negara tetangga seperti Thailand.
Harapan Masuk Program Zero ODOL
Djoko menegaskan bahwa praktik pungli di sektor logistik harus segera dihapus dan masuk dalam program “Zero ODOL” yang tengah ditangani Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Menurutnya, pemberantasan ODOL tak akan efektif tanpa dibarengi pemberantasan pungli yang menyiksa para pelaku transportasi darat.***