APAAJA.NET – Vonis 4,5 Tahun Penjara Dianggap Janggal, Tom Lembong Resmi Banding! Ini 5 Alasan Kuat dari Kuasa Hukumnya” Mantan Menteri Perdagangan RI, Thomas Trikasih Lembong atau lebih dikenal dengan Tom Lembong , resmi mengajukan banding atas vonis 4 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam kasus korupsi impor gula.
5 Alasan Utama Tom Lembong Banding atas Putusan Tipikor
Kuasa hukum Lembong menyebutkan, keputusan untuk mengajukan banding didasarkan pada sejumlah kejanggalan hukum dan fakta konferensi yang menurut mereka tidak digali secara objektif. Berikut lima alasan utama yang mendasari langkah-langkah hukum ini:
1. Tidak Ada Tidak Pasti Mens Rea dalam Dakwaan
Ari menyatakan bahwa unsur mens rea (niat jahat) yang merupakan inti dari suatu tindak pidana korupsi, tidak dijelaskan secara spesifik dan mendalam dalam hukuman.
Pertimbangan itu hanya bersumber dari keterangan saksi dalam BAP, bukan dari fakta persidangan langsung, kata Ari.
Ia juga menyoroti bahwa hal ini bertentangan dengan asas in dubio pro reo —jika ada keraguan, maka lisensi seharusnya dibebaskan.
2. Evaluasi Dua Bulan Jabatan Dijadikan Dasar Pidana
Menurut Ari, majelis hakim menilai bahwa Lembong tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan impor gula dalam dua bulan awal kondisi. Hal ini dianggap tidak relevan karena bukan menjadi ranah langsung menteri perdagangan , melainkan berwenang Dirjen Perdagangan Dalam Negeri yang disebut telah menjalankan fungsi pengawasan sesuai prosedur.
3. Audit Dasar BPKP Dinilai Lemah dan Menyesatkan
Majelis hakim menggunakan hasil audit BPKP sebagai dasar perhitungan kerugian negara , namun menurut Ari, hal tersebut masih bersifat potensi kerugian , bukan kerugian riil.
4. Putusan Sarat Tidak Ada Ideologis
Hal lain yang dibahas adalah pertimbangan hakim yang menyebut bahwa Lembong mengadopsi pendekatan ekonomi kapitalis dalam kebijakannya. Ari menyebut hal ini tidak ada dalam dakwaan dan tuntutan, sehingga tidak pantas menjadi alasan pemberat.
5. Potensi Preseden Buruk bagi Pejabat dan Dunia Usaha
Keputusan ini dinilai dapat menimbulkan ketakutan di kalangan pejabat publik dan pelaku usaha dalam mengambil keputusan penting.a.
Baca Juga;Zontes 350S: Cruiser Mewah Rasa Custom, Fitur Segudang dan Harga Cuma Rp 75 Jutaan!
Putusan ini juga akan menjadi ujian penting bagi sistem kriminalisasi Indonesia , apakah tetap objektif dan adil atau justru membuka celah kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
apaadminaja